Mahasiswa Mamuju desak buruh kontrak dihapus

mahasiswa pada kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah agar menghapus sistem buruh kontrak.

sistem buruh kontrak dan baru marak terjadi amat merugikan dan mengeksploitasi buruh sehingga pemerintah harus menghapuskannya sebab bertentangan dengan mutu keadilan dalam negeri ini, papar ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu

ia menyampaikan,sistem buruh kontrak yang telah dinyatakan mahkamah konstritusi tak banyak dasar hukumnya tetapi pada faktanya di negeri ini sistem tersebut masih diberlakukan yang amat mengeksploitasi buruh makanya pemerintah harus tegas menghentikan serta menghapuskannya.

nasib buruh pada negeri ini baru memprihatinkan karena perusahaan baru memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, oleh karenanya pemerintah harus tegas menghapuskannya, katanya.

Informasi Lainnya:

ia membayar pada pemerintah agar menyerahkan sanksi kepada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing terhadap buruh, serta buruh kontrak yang tak pas dengan amanat undang-undang.

selain menuntut buruh kontrak pada hapus, mahasiswa juga membayar agar buruh diberi upah layak terlebih kepada mereka dan bekerja pada atas waktu normal yakni selama atas 12 jam.

eksploitasi melalui upah rendah juga tak bagus serta baru terjadi padahal mereka harus berusaha dalam atas normal di 12 produk agar perusahaan. buruh merasa dieksploitasi. ini mesti dihentikan pemerintah, ujarnya.

menurut dia, pemerintah mesti langsung melindungi buruh dengan menyewa perusahaan memberlakukan produk kerja pada delapan produk, serta tak dulu selama 12 produk untuk buruh tidak dulu tereksploitasi sebab buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini makanya harus dilindungi.

perusahaan juga mesti memutuskan upah buruh yang pantas pas dengan upah minimun provinsi (ump) dan ditetapkan pemerintah sebab baru ada perusahaan dalam daerah ini yang tidak memberikan upah buruh sesuai melalui standar ump, ujarnya.

ia juga mendesak supaya perusahaan untuk memberikan jaminan hari tua bagi buruh, jaminan kesehatan yang bersifat wajib dan membentuk peradilan perburuhan terhadap buruh dalam daerah untuk mampu memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

moment hari buruh 1 mei ataupun diketahui hari buruh sedunia mesti merupakan moment untuk tambah mensejahterakan buruh, serta pemerintah supaya selalu menawarkan lapangan kerja bagi penduduk serta menyerahkan studi dan layanan kesehatan bagi seluruh warga dalam negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.